Legislator Dorong Pemerintah Berikan Klarifikasi Terkait Kejelasan Status Mobil Esemka

22-02-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Oji/rni

 

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah memberikan penjelasan tentang status pembuat Mobil Esemka, menyusul beredarnya kabar bahwa mobil Esemka buatan China. Menurut Mulyanto, klarifikasi mengenai hal ini penting mengingat Mobil Esemka sebelumnya digadang-gadang sebagai mobil nasional buatan anak bangsa.

 

Politisi Fraksi PKS ini juga mengusulkan agar Komisi VII DPR RI meminta keterangan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dan produsen Esemka terkait masalah ini. Menurutnya, penetapan status produksi Mobil Esemka ini sangat penting karena berdampak pada banyak hal. Salah satunya, terkait rencana Pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.

 

“Bila mobil Esemka memang produksi dalam negeri maka kita angkat topi. Tapi kalau mobil Esemka ternyata bukan produksi dalam negeri sebagaimana diberitakan maka secara moral dan politik Jokowi harus bertanggung jawab,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Parlementaria, Senin, (20/2/2023).

 

Mulyanto mengaku prihatin dengan politisasi mobil Esemka ini. Menurutnya, tidak sepatutnya isu ini dibiarkan tanpa kejelasan karena berpotensi membodohi masyarakat. Oleh karena itu ia minta DPR mendorong agar masalah ini menjadi jelas.

 

“Saya pikir mobil Esemka ini dikirim dari alam gaib karena selama ini tidak jelas perkembangannya. Mereka muncul hanya di tahun politik menjelang pemilu. Setelah bertahun-tahun dicari ternyata baru sekarang diketahui kalau Esemka buatan China,” tutupnya. (we/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...